Wali Kota Eri Cahyadi Ancam Copot Kepala Sekolah Negeri Jika Terbukti Curang PPDB

Surabaya, temponews.online - Minimnya peminat dan pemenuhan pagu SMP Swasta di Surabaya mendapat perhatian serius dari Wali Kota. Wali Kota Eri Cahyadi pun mengancam akan menindak tegas sekolah negeri yang terbukti melakukan kecurangan terkait sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). 

Bahkan, Eri tak segan untuk memberi sanksi berupa pencopotan jabatan Kepala Sekolah (Kepsek) yang sekolahnya terbukti melakukan kecurangan. 

"Pasti kita sanksi, Kepseknya akan kena dampak bisa jadi pencopotan atau pengurangan. Kalau pegawai negeri kan ada tahapan kalau ada keselahan diperiksa di Inspektorat, penurunan pangkat, pencopotan jabatan," tegas Eri, saat ditemui awak media Jumat (21/7/2023).

Eri pun memastikan hingga saat ini belum ditemukan kecurangan terkait PPDB yang membuka kembali penerimaan siswa baru saat jadwal penutupan pendaftaran telah ditetapkan. Apalagi, Pemkot Surabaya telah menerapkan syarat zonasi domisili minimal satu tahun tinggal di Kota Surabaya. 

"Saya pastikan gak ada sekolah negeri yang buka lagi pendaftaran. Tapi kalau ada murid yang mengundurkan diri dan pindah, jadi automatis dia mengisi dari nilai tertinggi dia masuk kesana," jelasnya. 

"Tapi kalau untuk cabut berkas, kalau ternyata memang muridnya ingin pindah dan murid disana kurang, terus mau apa? Kalau terlihat curang itu, saat sekolah negeri ada nambah kelas, itu salah," lanjutnya. 

Lebih lanjut Eri menyebut bahwa sejak dulu SMP Swasta mulai mengalami kekurangan murid baru. Bahkan, sempat ada sekolah yang ditutup karena tidak ada murid. 

"Dari dulu SMP Swasta banyak kurang, ada evaluasi mulai 5 tahun yang lalu sekolah yang ditutup ada," ujarnya.

Menurutnya banyak juga sekolah swasta yang lain juga tidak kekurangan murid. Misalnya, sekolah Muhammadiyah, Al-Hikmah dan lain-lain. Sebab, banyak orang tua ingin menyekolahkan anaknya yang mempunyai pendidikan karakter. 

"Sekarang cenderung sekolah yang punya karakter, kaya yang ke pondok, kebangsaan, orang tua sekolahkan kesana. Cara pendidikan kita memang harus dievaluasi," ungkapnya. 

Koordinator MKKS SMP Swasta Surabaya, Erwin Darmogo menyampaikan bahwa sekolah swasta selalu kekurangan murid sejak PPDB Zonasi diterapkan tahun 2017. Bahkan, sejak 2018 kasus kekurangan murid meningkat. 

"Ini paling tinggi dari tahun 2018 kasus sekolah kekurangan murid. Ini semakin parah di era Pak Wali Kota Eri Cahyadi. Tahun ini tinggi persentasenya," sebutnya. 

Bahkan, Erwin menyebut bahwa 90 persen sekolah SMP swasta yang belum terpenuhi pagunya. Apalagi pihaknya menerima informasi bahwa ada SMP negeri yang masih membuka PPDB meski sudah ditutup.

"Iya 90 persen belum terpenuhi pagunya. Karena masyarakat banyak yang ingin masuk negeri. Tetapi, hal itu diperparah karena oknum-oknum nakal tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk mengarahkan tetap masuk negeri walaupun PPDB sudah ditutup," pungkasnya. [redho]